POLITIK

ANCAMAN PIDANA BAGI SIAPA SAJA YANG NEKAT MUDIK

Oleh : Nursolihi Insani., SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Ketika mendengar atau membaca kata Mudik tentu saja identik dengan suasana Hari Raya, karena Mudik sendiri merupakan sebuah tradisi yang dilakukan setiap tahunnya oleh masyarakat untuk bisa berkumpul dan bersilaturahmi dengan sanak saudara di kampung halaman. Sejatinya mudik itu berbeda dengan pulang kampung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, Mudik berarti Pulang Ke Kampung Halaman, sedangkan Pulang Kampung berarti pergi kerumah atau ketempat asalnya.

Jadi sederhananya jika Mudik berarti sifatnya sementara tidak untuk menetap, dan akan kembali, kalau Pulang Kampung berarti mau pulang, tidak balik lagi dan sifatnya menetap.
Tetapi Tahun ini, tradisi tersebut menjadi pupus karena pemerintah pusat menerapkan peraturan mengenai PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), di ikuti oleh pemerintah disetiap daerah, demi menekan angka penyebaran positif Covid-19. PSBB sendiri mengacu kepada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Banyaknya masyarakat yang kurang menyadari pentingnya melaksanakan Social Distancing dan Phycical Distancing, menyebabkan sulitnya untuk menekan angka positif Corona. Menganggap diri sendiri sehat, kemudian malah berpergian keluar rumah, itu malah membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Padahal untuk ciri daripada orang yang terkena virus corona ini tidak nampak kasat mata, karena gejalanya sama dengan sakit pada umumnya. Meskipun Pemerintah sedari awal sudah menghimbau untuk tetap dirumah saja, bekerja dari rumah, belajar dari rumah dan beribadah dari rumah, dan mengurangi aktivitas diluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetapi tetap saja banyak yang kurang menyadari pentingnya himbauan tersebut. Alhasil hal ini dapat dikatakan bahwa kurangnya kerjasama masyarakat untuk patuh pada aturan, yang menjadi salah satu alasan sulitnya menekan angka positif corona ini.

BACA JUGA   Hikmah Di Dunia Pendidikan Indonesia Pada Masa Pandemik Covid-19

Berangkat dari alasan tersebut pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan untuk larangan mudik sebagai upaya untuk mengurngi atau menekan tingkat penyebaran virus ini, melalui Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Selama Mudik Idul Fitri Tahun 1444 H dalam rangka penyebaran Corona. Peraturan Mentri Perhubungan ini berlaku mulai tanggal 24 April sampai 31 Mei 2020. Yang dalam Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19) dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi”.

Lantas bagaimana jika masih ada masyarakat yang masih nekat untuk melakukan Mudik, adakah sanksi yang akan dikenakan kepada sipelanghar. Larangan sementara ini berlaku untuk transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, berlaku mulai tanggal 24 April 2020 sampai dengan 31 Mei 2020, sesuai Pasal 1 Ayat 2 dan 3.

Adapun sanksi yang dapat dikenakan kepada masyarakat yang tidak mematuhi aturan tersebut, maka dapat dilihat dalam Pasal 6 Huruf a dan b, “Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan; dan b. kendaraan yang akan keluar dan/atau masuk wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 diarahkan untuk kembali ke asal perjalanan dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terdapat dua waktu yang berbeda, dalam Pasal 6 huruf a, sanksi yang diterapkan hanya diarahkan kembali le tempat asal perjalanan, sedangkan waktu yang kedua Pasal 6 huruf b, selain di arahkan untuk kembali ke asal perjalanan juga dikenakan sanksi. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93 yang berbunyi “Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”. Pada dasarnya kedua aturan ini berhubungan satu dengan yang lainnya, saling melengkapi lewat sanksinya.

BACA JUGA   Alhamdulillah, Pasien Terakhir di RS Harapan dan Doa (RSHD) yang Positif Covid-19 Sudah Sembuh

Jika terpaksa harus melakukan perjalanan, hemdaknya mengikuti anjuran yang diberlakukan oleh pemerintah, dengan melaksanakan protokol kesehatan yaitu memakai masker, dalam keadaan sehat, dan memeriksa kendaraan sebelum berangkat jika memakai kendaraan pribadi, serta yang paling penting adalah mendapatkan izin dari petugas yang berwenang agar bisa melakukan perjalanan.

Jadi sudah cukup jelas disini bahwa, siapa saja harus patuh dan menghormati hukum serta peraturan yang dibuat oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Demi kepentingan, kesehatan, dan keselamatan bersama. Pikirkan Keluarga dirumah, jangan sampai hanya karena keegoisan pribadi semata, menyebabkan kesengsaraan bagi banyak pihak. Karena dengan mematuhi himbauan pemerintah, sama artinya dengan kita membantu dalam usaha penekanan angka penyebaran Covid-19.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button