OPINI

Perlunya Perlindungan Perempuan Dalam PSBB

Oleh: Nurdiyana
Dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Pamulang

Media Kontroversi – Indonesia mencatat sebanyak 13.112 jumlah data akumulatif kasus positif virus Covid 19 per tanggal 8 Mei 2020. Dari data tersebut antisipatif pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia untuk segera menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jabodetabek yang sudah menetapkan kebijakan ini karena menjadi empisentrum penyebaran virus covid 19.

Gejolak sosial akibat dampak pandemi ini semakin hari akan semakin sangat dirasakan, krisis berkepanjangan akan menimbulkan masalah sosial yang berdampak merugikan bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya bagi para perempuan dan ibu rumah tangga. PSBB merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid 19. Kebijakan ini mengharuskan setiap individu untuk tetap tinggal di rumah. Masyarakat dilarang untuk beraktifitas dan bekerja di lingkungan sosial dalam batas waktu tertentu.

Perempuan dan ibu rumah tangga menjadi kelompok rentan mendapatkan tekanan psikis dan fisik di tengah pembatasan aktivitas sosialnya akibat PSBB seperti ini. Bentuk tekanan psikis dan fisik yang dialami oleh perempuan sejalan dengan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan. Seperti tingkat stres yang tinggi akibat sulitnya pemasukan ekonomi yang berkurang. Hal itu menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga.

Sekjen PBB Antonio Guiteres menjelaskan “Meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi akibat pandemi virus korona menyebabkan meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di deluruh dunia”. Dampak keterpurukan kondisi ekonomi turut menerpa pekerja perempuan yang tidak mendapat penghasilan karena terkena imbas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Ada juga yang dirumahkan dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Belum lagi persoalan hak pesangon dan uang penggantian hak yang harus dipenuhi olah pekerja. Permasalahan ini membuat Indonesia di ambang resesi ekonomi.
Selain itu, perempuan lebih rentan terpapar Covid 19 terutama yang berprofesi sebagai petugas medis. Data dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) sebanyak 359.339 jumlah perawat, 71% atau 259.356 adalah perawat perempuan. Mereka bekerja di tengah ancaman terinfeksi virus Covid 19 karena keterbatasan Alat Pelindung Diri (APD).

BACA JUGA   Upaya Pencegahan Covid-19 Di Bengkulu, Penyemprotan Disinfektan Dilakukan

Belum lagi permasalahan stigma negatif pengusiran dan pengucilan yang melekat karena status profesinya paling rentan menularkan virus. Komnas perempuan bersikap terkait urgensi pemerintah seharusnya memberikan perhatian khusus kepada seluruh perempuan dan ibu rumah tangga yang bekerja dalam ranah publik dan domestik. Itu juga termasuk perempuan disabilitas dan lansia yang berada di kelas sosial masyarakat miskin.

Sejak pandemi mulai menyebar secara global pada awal tahun ini kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah hanyalah fokus pada penanganan pencegahan terkait dampak covid 19 terhadap perekonomian indonesia. Pemerintah telah menyiapkan beragam paket kebijakan untuk mengantisipasi agar perekonomian tidak terdampak yang tentu hal ini sangat bertentangan terhadap prinsip kemanusian yang seharusnya pemerintah harus lebih memprioritaskan kesehatan dan keamanan warga negaranya.

Dalam hal mitigasi pandemi, pemerintah mengucurkan anggaran 72 miliar untuk para influencer. Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus khusus untuk wisatawan asing dan promosi wisata mancanegara. Kebijakan ini malah hanya membuka gerbang penyebaran virus semakin meluas. Upaya kebijakan yang dilakukan seharusnya lebih mengutamakan keselamatan warga negara terlebih dahulu sebelum menyelamatkan ekonomi.

Kebijakan PSBB yang sudah ditetapkan sebagian daerah di indonesia harus benar-benar mempertimbangkan kelompok masyarakat yang rentan miskin yakni kelas menengah ke bawah yang jumlahnya cukup banyak dan berdampak pada penurunan pendapatan ekonomi. Keselamatannya perempuan dan ibu rumah tangga harus diutamakan karena merekalah penggerak logistik dalam rumah tangga.

Berbagai macam kebijakan ekonomi yang ditetapkan pemerintah secara umum bagi seluruh warga yang terdampak saat ini masih belum memperhatikan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Dalam keadaan tanggap darurat Covid-19, pemerintah seharusnya dapat bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dan tindakan yang harus ditetapkan dengan mempertimbangkan analisis gender dan Kebijakan anggaran yang resfonsif gender.

BACA JUGA   MEMBANGKITKAN SEMANGAT BEKERJA DIRUMAH DAN CARA MENGATUR KEUANGAN DI MASA PSSB DI PONDOK AREN TANGGERANG SELATAN.

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender ke dalam kebijakan, program kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi. Model GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dapat membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender ke dalam proses perencanaan kebijakan dan program. Gender Analysis Phatway dapat digunakan oleh pembuat kebijakan mengingat bahwa antara laki-laki dan perempuan secara biologis memiliki peran, aktivitas dan kebutuhan yang berbeda.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pemerintah telah mengeluarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. GAP harus dimuat dalam setiap kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga dan kementerian guna untuk menghilangkan kesenjangan dan ketimpangan untuk mendistribusikan bantuan secara adil dan merata.

Dalam bentuk yang kongkret GAP dan Pengarusutamaan Gender dapat dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan domestik atau dengan memberikan subsidi kebutuhan primer dan Biaya Langsung Tunai (BLT) secara khusus untuk perempuan dan ibu rumah tangga yang rentan terdampak dan memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan.

Oleh sebab itu, kebijakan responsif pemerintah bukan hanya sekedar menggelontorkan anggaran triliunan untuk kebijakan populis yang belum mampu menyentuh subtansi permasalahan ini. Pemerintah harus mempertimbangkan keluhan dan aspirasi setiap perempuan dan ibu rumah tangga.

Hal itu karena pada dasarnya perspektif feminis dan pengarusutamaan gender sangat dibutuhkan agar dapat memutus masalah ketimpangan gender dan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan yang semakin hari semakin bertambah akibat dampak virus Covid 19. Kesadaran dan kepedulian masyarakat juga sangat dibutuhkan untuk saling melindungi dan bersolidaritas memberikan bantuan kepada kelompok rentan yang terdampak.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also
Close
Back to top button