OPINI

RELAKSASI PSBB MENUAI PRO DAN KONTRA

Oleh : Reza Octovian, S.E., M.M.
Dosen Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang Tangerang Selatan

Media Kontroversi – Pembatasan Sosial Berskala Besar yang biasa disebut PSBB telah berjalan di DKI Jakarta yang merupakan episentrum Covid-19 di Indonesia. Telah kita ketahui bahwa PSBB yang berjalan di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 10 -23 April 2020 seperti yang diumumkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan. Namun dalam pelaksanaannya PSBB tersebut diperpanjang lagi masa berlakunya selama 28 hari hingga tanggal 22 Mei 2020.

Ditengah berlangsungnya PSBB di daerah Ibukota DKI Jakarta dan berbagai daerah lain di tanah air kita, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD berencana melakukan relaksasi PSBB. Beliau menegaskan, Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan, dimana maksud dari dilakukannya relaksasi PSBB ini agar perekonomian tetap berjalan.

Mahfud menuturkan, pemerintah sedang memikirkan pelonggaran-pelonggaran aktivitas pada relaksasi PSBB. Dia menyebut pelonggaran itu seperti mengizinkan rumah makan untuk buka namun dengan menerapkan protokol tertentu.
Relaksasi PSBB ini juga ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang baru memberlakukan PSBB pada tanggal 6 Mei ini untuk seluruh wilayah Jawa Barat dan berakhir pada tanggal 19 Mei 2020.

Dalam paparannya dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne pada Selasa Malam (5 Mei 2020), Ridwan Kamil sangat menyayangkan sekali bahwa Indonesia akan memberlakukan Relaksasi PSBB. Beliau berkata, jangan sampai karena ekonomi tapi darurat kesehatan ditinggalkan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh provinsi Jawa Barat dimana hal ini bisa menjadikan PSBB yang berlangsung di Jawa Barat tidak dapat berjalan dengan baik.

Ridwan Kamil juga menambahkan agar relaksasi PSBB yang diberlakukan di Indonesia janganlah sampai membuat penanganan Covid-19 ini menjadi berdampak lebih buruk seperti yang terjadi di Jepang yang mengalami fase “second wave” dari penyebaran virus Covid-19 ini.

BACA JUGA   Manfaatkan Waktu Di Tengah Pandemi COVID-19

Sementara itu di Provinsi Sumatra Barat sudah menjalankan PSBB dengan cara memberikan kewenangan kepada Bupati dan Walikota untuk melakukan “Local Wisdom” pada daerah Hijau dengan pendekatan PCR yang negatif tetapi tetap menjalankan protokol penanganan Covid.

Disamping itu Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno sangat berharap larangan pulang kampung tetap ditegakan agar tidak terjadi arus kedatangan pemudik dari daerah merah yang berakibat penanganan Covid di Sumatra Barat tidak akan selesai.

Kalau kita lihat pendapat dari kedua orang Gubernur tersebut, jelaslah terlihat bahwa mereka tidak menghendaki agar relaksasi PSBB dilaksanakan pada saat ini. Mereka melihat bahwa PSBB sudah membuahkan hasil dimana angka PDP dan ODP berhasil ditekan. Dengan diberlakukan relaksasi maka mengakibatkan program PSBB yang terjadi di wilayah tersebut akan menjadi rusak. Masyarakat menjadi lengah karena mereka berpikir bahwa wabah Covid-19 sudah mereda.

Sementara itu, disisi lain kalau kita melihat keadaan masyarakat kita saat ini sangatlah menyedihkan. Gelombang PHK sudah mulai terjadi, menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, sekitar 3 juta pekerja terdampak merebaknya Corona. Korban PHK ini mengakibatkan angka kemiskinan menjadi bertambah.

Relaksasi ini dimaksudkan agar roda perekonomian tetap berjalan di tengah wabah yang masih merebak. Kalau kita perhatikan langkah ini diambil adalah karena pemerintah kita mempunyai keterbatasan dalam memberikan subsidi/bantuan bagi masyarakatnya.

Kegamangan ini membuat pemerintah kita seperti memakan buah simalakama. Disisi lain harus menyelamatkan penduduk dari wabah Covid-19, sementara di sisi lain keterbatasan ekonomi tidak dapat mengcover pemberian subsidi masyarakat yang terdampak akibat dari wabah Covid-19.

Akhirnya relaksasi PSBB dicoba untuk ditempuh agar roda perekonomian tetap berjalan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan Covid-19. Tapi apakah rakyat kita bisa dan mengerti maksud dari pelaksanaan Relaksasi PSBB ini?
Untuk bisa menjalankan relaksasi PSBB dan mendapatkan hasil yang diinginkan membutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk tetap menjalankan protokol penanganan Covid diantara kelonggaran mencari nafkah yang diberikan. Perlu peran serta dari masyarakat kita, membantu pemerintah dalam memberantas wabah dengan menimbulkan jiwa sosial.

BACA JUGA   ARTI PENTING MARKETING DI MASA GENTING PANDEMI COVID 19

Jiwa sosial ini membantu saudara, tetangga atau lingkungan terdekat kita yang berada dalam kesusahan. Semoga langkah yang diambil pemerintah tepat dan dapat memberikan solusi terbaik bagi rakyatnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Check Also
Close
Back to top button